Menghadapi Tantangan Global 2026: Pelaku Usaha Harus Cermat Memahami Regulasi dan Risiko Hukum
INFO OPPORTUNITY.ID-Tahun 2026 diprediksi sebagai periode penuh ketidakpastian dan dinamika baru bagi pelaku usaha di Indonesia maupun dunia. Gejolak ekonomi global, persaingan yang semakin ketat, serta perubahan regulasi yang cepat menuntut strategi bisnis yang lebih adaptif dan kewaspadaan hukum yang tinggi bagi semua pelaku usaha.
1. Dinamika Global dan Risiko Hukum yang Meningkat
Lingkungan bisnis internasional kini berada di bawah tekanan berbagai faktor—termasuk kondisi geopolitik yang tidak stabil, fluktuasi ekonomi, dan transformasi teknologi yang cepat. Dalam konteks ini, pelaku usaha harus memahami bahwa kepatuhan terhadap hukum bukan lagi sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian penting dari strategi pertumbuhan yang berkelanjutan. Kesalahan dalam memahami atau menerapkan aturan hukum dapat menyebabkan kerugian investasi yang signifikan atau potensi sengketa hukum di masa mendatang.
Perubahan regulasi yang cepat tidak hanya terjadi di tanah air, tetapi juga di kancah global. Misalnya, kebijakan hukum seperti Foreign Extortion Prevention Act (FEPA) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa risiko hukum kini bersifat lintas batas negara dan menuntut perusahaan untuk memperkuat sistem kepatuhan internasionalnya agar terhindar dari sanksi atau blokir operasi di pasar luar negeri.
2. Regulasi dalam Negeri: Perizinan Berbasis Risiko
Di Indonesia, salah satu elemen signifikan yang harus dipahami oleh pelaku usaha adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025). Peraturan ini menggantikan sistem sebelumnya dan memperkenalkan pendekatan baru dalam perizinan usaha yang lebih terstruktur berdasarkan tingkat risiko kegiatan bisnis.
PP 28/2025 mencakup beberapa aspek penting seperti:
-
Pembagian lebih rinci antara tahap “Memulai Usaha” dan “Menjalankan Usaha”;
-
Integrasi tiga subsistem baru: Persyaratan Dasar, Fasilitas Penanaman Modal, dan Kemitraan;
-
Penegasan struktur sanksi administratif;
-
Pembatasan kewenangan kepala daerah untuk menetapkan ketentuan tambahan yang tidak selaras dengan sistem nasional.
Regulasi ini bertujuan meningkatkan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, di sisi lain, kompleksitas pelaksanaannya menuntut kesiapan tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari pelaku usaha dalam menyesuaikan proses internal mereka.
3. Teknologi dan Risiko Hukum Baru
Perkembangan teknologi, terutama Kecerdasan Buatan (AI) dan digitalisasi ekonomi, memperluas cakupan risiko hukum yang harus diantisipasi. Teknologi digital membawa peluang besar bagi inovasi bisnis, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran baru terkait perlindungan data, hak kekayaan intelektual, dan keamanan siber.
Pelaku usaha yang tidak mempersiapkan strategi legal yang matang dalam pemanfaatan teknologi dapat terjebak dalam risiko hukum, seperti pelanggaran privasi atau sengketa kontrak elektronik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memahami hukum teknologi serta memasukkan elemen tata kelola risiko dan kepatuhan teknologi dalam perencanaan bisnis.
4. Strategi Mitigasi Risiko Hukum yang Efektif
Untuk memitigasi ancaman hukum yang terus berkembang, pelaku usaha perlu mengadopsi beberapa pendekatan strategis berikut:
-
Membangun Sistem Kepatuhan Internal yang Kuat
Mendirikan unit atau fungsi kepatuhan (compliance) untuk memantau perubahan regulasi, melakukan audit internal, dan memastikan semua aktivitas bisnis berjalan sesuai aturan yang berlaku. -
Pemetaan Risiko Secara Berkala
Identifikasi risiko hukum potensial secara rutin, termasuk risiko nasional maupun internasional, kemudian menyiapkan rencana mitigasi dan respons yang cepat. -
Kolaborasi dengan Konsultan Hukum Profesional
Memanfaatkan tenaga ahli hukum untuk memperdalam pemahaman terhadap aturan baru, khususnya yang berdampak signifikan terhadap model bisnis perusahaan. -
Mengintegrasikan Teknologi dalam Kepatuhan
Menggunakan sistem monitoring dan perangkat lunak kepatuhan (compliance tools) untuk mempercepat deteksi pelanggaran potensial dan memastikan respon cepat terhadap perubahan regulasi.
Menghadapi tantangan global di tahun 2026 bukan hanya soal bertahan di tengah kompetisi, tetapi bagaimana pelaku usaha mampu menavigasi kompleksitas hukum dan regulasi yang terus berubah. Pemahaman mendalam tentang aturan yang berlaku, kesiapan adaptasi terhadap teknologi, serta strategi mitigasi risiko yang komprehensif merupakan unsur penting untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan minim gangguan hukum.
Dengan landasan ini, pelaku usaha akan lebih siap menghadapi tantangan global, memanfaatkan peluang, serta menjaga stabilitas dan kredibilitas bisnis di masa depan.
